Jakarta - Pemerintah Provinsi Maluku Mendorong percepatan penyelesaian hak-hak masyarakat yang terdampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Blok Masela. Hal tersebut disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Blok Masela bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, di Gedung Heritage Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Gubernur Maluku meminta INPEX dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) segera menindaklanjuti pembayaran kompensasi kepada masyarakat yang telah melalui proses penilaian dan verifikasi. Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan proyek harus tetap memperhatikan kepastian hak dan perlindungan masyarakat yang terdampak secara langsung.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, selaku Ketua Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK), unsur Forkopimda Provinsi Maluku, TNI-Polri, perwakilan SKK Migas, INPEX selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), serta jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Selain pembayaran kompensasi, pembahasan juga mencakup sejumlah bentuk penanganan dampak sosial bagi masyarakat terdampak, antara lain bantuan biaya hidup selama satu tahun bagi warga yang memenuhi ketentuan, relokasi enam unit rumah yang berada di dalam area pembangunan proyek beserta penyiapan hunian pengganti, penggantian biaya tanam tumbuh, serta bantuan peralatan hidup yang besarannya akan ditetapkan setelah memperoleh rekomendasi akhir dari SKK Migas.
Keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, SKK Migas, dan INPEX dalam rapat tersebut merupakan bagian dari koordinasi lintas sektor untuk memastikan penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan berjalan secara tertib dan sesuai ketentuan.
Pemerintah Provinsi Maluku berharap seluruh proses penanganan dampak sosial dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan Blok Masela dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat setempat. Penyelesaian persoalan tersebut diharapkan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan proyek yang berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.(sentralTimur)